Tuntutan Aksi Mahasiswa

Oleh BEM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Janji Kampanye Pelaksanaan e-government dalam Pemerintahan Presiden Jokowi.

Fakta Pemerintahan Jokowi :

  1. Pemerintahan jokowi baru berlangsung kurang dari 2 tahun kepemerintahan, dan untuk pelaksanaan program kerjanya sendiri memerlukan jangka waktu yang lama karena perlu persiapan matang sebelum dikeluarkan menjadi sebuah kebijakan.
  2. Efektifitas dalam pelaksanaan sebuah program kerja juga menjadi salah satu pertimbangan mengapa sebuah kebijakan tidak langsung dilakukan pada saat itu juga. Karena rencana program kerja hanya berbentuk gambaran kasar, dan mereka mungkin belum menelisik lebih dalam tentang bagaimana teknis program kerja itu sendiri, sehingga dalam pelaksanaannya jika tidak efisien dan efektif kemungkinan tidak dilaksanakannya program kerja itu ada juga.

Apa itu e-government?
Merupakan salah satu kebijakan Jokowi dalam pelaksanaan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi dan informasi terutama network internet yang pada masa ini sudah sangat berkembang dan sudah menjamur di semua masyarakat untuk mempermudah jalannya pemerintahan, mempermudah masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan itu sendiri, dan yang terpenting adalah untuk meminimalisir bahkan menanggulangi adanya Korupsi Kolusi & Nepotisme (KKN) di dalam pemerintahan Jokowi-JK. E-government bertujuan untuk mewujudkan good governance di dalam pemerintahan.
Dalam pelaksanaan e-government mempunyai beberapa tingkat pengembangan :

  1. Tingkat persiapan
    • Pembuatan situs infomasi di setiap lembaga pemerintahan
    • Penyiapan SDM
    • Penyiapan sarana akses yang mudah
    • Sosialisasi sistem informasi untuk internet maupun publik
  2. Tingkat Pematangan
    • Pembuatan sistem informasi publik interaktif
    • pembuatan antar muka sistem hubungan antar lembaga
  3. Tingkat Pemantapan
    • Pembuatan sistem transaksi pelayanan publik
    • pembuatan aplikasi dan data dengan lembaga lain.
  4. Tingkat Pemanfaatan
    • Pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang bersifat berintegerasi

Apa saja aplikasi yang diterapkan dalam e-government ?

  1. E-Budgeting
    Penganggaran basis kinerja lemaga pemerintahan dalam melaksanakan suatu program kerja untuk menghindari adanya korupsi dan permainan uang dalam pelaksanaan program kerja tersebut.
  2. E-Procurement
    Sistem pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan media elektronik seperti internet atau jaringan komputer. Tujuannya untuk mengurangi beberapa langakah dalam pengurusan pengadaan barang dengan cara mengurangi kertas yang dikeluarkan, menghemat waktu, dan mengurangi penggunaan tenaga kerja dalam prosesnya.
  3. E-Catalog
    Merupakan daftar yang dibuat secara elektronik dan dapat diakses melalui internet atau jaringan elektronik lainnya.
    d. E-Controling
    Merupakan pengendalian output dan jadwal yang ada di pemeritnahan agar dalam pengeluarannya hanya melewati satu pintu saja. Tidak memerlukan pintu yang lain seperti pemerintahan sebelumnya.
  4. E-Performance
    Merupakan bentuk penciptaan generasi pegawai birokrasi yang tertib dan dituntut disiplin dalam peningkatan kinerjanya pada masyarakat melalui pengawasan system berbasis teknologi dan informasi.
  5. E-Delivery
    Meruapakan bentuk control tentang administrasi dan keuangan yang diwujudkan ke dalam satu wadah berbentuk elektronik dan dapat diakses melalui teknologi informasi dan internet.
  6. E-Project planning
    Sistem informasi yang memiliki fungsi untuk memudahkan proses perencanaan/proyek setelah anggaran dari suatu kegiatan disetujui.
  7. E-budgeting dan E-auditing

Untuk e-budgeting kami mengambil contoh daerah DKI Jakarta, karena pada saat ini baru terjadi pertentangan tentang APBD di DKI Jakarta oleh Gubernur DKI Jakarta Ahok dan DPRD DKI Jakarta. Di sini saya tidak akan memapaparkan tentang APBD tersebut, tetapi lebih ke dalam penerapan e-budgeting itu sendiri di daerah DKI Jakarta.
Ahok beberapa saat lalu menuturkan bahwa akan melaksanakan e-budgeting untuk daerah kepemimpinannya, untuk meminimalisir adanya penyalahgunaan budget dalam suatu kegiatan dan agar pintu masuk dan keluar sebuah kegiatan hanya melalui satu pintu saja, tidak melalui beberapa pintu seperti jika dilakukan secara manual.
Tetapi dalam pelaksanaannya anggaran untuk pelaksaan e-budgeting itu sendiri terkendala, karenaanggaran yang dipakai adalah anggaran APBD 2015, sedangkan APBD yang disetujui DPRD DKI Jakarta adalah APBD 2014. Jadi untuk penerapannya sendiri sedikit terhambat dengan adanya permasalahan yang sekarang sedang terjadi.
Penerapan e-budgeting sendiri merupakan input data APBD secara online, apabila dulu melalui Microsoft Excel sekarang sudah bias melalui online data travel. Tetapi tidak semua pihak dapat mengakses data tersebut, hanya orang yang berkepntingan saja yang dapat mengaksesnya. Sebagai contoh Gubernur sebagai kepala daerah, BPKAD, dan TAPD. Apabila pihak DPRD ingin dapat membukanya harus dapat password dari gubernur terlebih dahulu, mengingat adanya permasalahan saat ini antara gubernur DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta, Gubernur berkata bahwa tidak akan memberikan password kepada pihak DPRD.

Sedangkan untuk e-auditing sejauh ini pelaksanaannya diserahkan kepada BPK. Sebelum adanya e-auduiting BPK sudah mempunyai rencana dalam pengawasan auditing melalui sistem online yang dinamakan e-bpk dan setelah Jokowi terpilih system ini diperkuat dan lebih dikembangkan lagi. Untuk pelaksanaanya e-auditing ini tidak semudah yang dibayangkan, karena dalam input data seluruh perusahaan dan lembaga-lembaga yang ada di Indonesia tidak bias hanya beberapa minggu saja, bahkan 2 bulan pun tidak cukup walaupun saat ini BPK sudah memiliki staff lebih dari 2500.

Data yang diinput dapat berupada data keuangan maupun data non-keuangan dari lembaga negara, kementrian, BUMN, BUMD, dan yang lainnya. Dengan adanya e-auditing ini pemeriksaan yang dibatasi dalam 2 bulan saja dapat dilakukan lebih mudah dan lebih cepat. E-auditing ini bertujuan untuk mengurangi adanya KKN yang terjadi di negara, mendukung optimalisasi penerimaan negara, mendukung efisiensi dan efektivitas pengeluaran negara, mengoptimalkan tindak lanjut temuan BPK dan mengoptimalkan pemeriksaan kinerja BPK

Apa saja hambatan dari E-Government sekarang ini?

Beberapa hambatan dari penerapan E-Government antara lain :
• Faktor demografi yang dimiliki indonesia
• Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau
• Indonesia memiliki lebih dari 2.500.000 penduduk
• Indonesia memiliki lebih dari 250 suku yang tersebar di Indonesia
• Belum menyeluruhnya listrik, Internet, dan jaringan komunikasi di Indonesia yang diakibatkan oleh faktor demografi.
• Kurangnya staff falam pengurudan input data.

Maka dapat disimpilkan bahwa pelaksanaan e-goverment sudah berjalan di Indonesia ini. Hanya saja untuk pelaksanaannya belum bisa menyeluruh yang diakibatkan oleh hambatan-hambatan yang saya sebutkan di atas. Tetapi paling tidak untuk pelaksanaannya sudah ada bukti nyata yang diberikan oleh pemerintahan Jokowi-JK untuk realisasi pelaksanaan program electronic goverment untuk mewujudkan good governance di Indonesia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *