Hak Prerogatif Presiden dalam Pengangkatan Jaksa Agung

Oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum UNS

Pengangkatan Menteri Dalam Negeri: Tjahjo Kumolo dan Menteri Hukum dan HAM: Yasonna Hamonangan Laoly yang masing-masing berasal dari unsur partai politik. Presiden Jokowi kembali mendahulukan parpol dibandingkan kalangan profesional dengan menunjuk HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung. Terlebih lagi pengangkatan Jaksa Agung HM Prasetyo yang terkesan “sembrono” karena tanpa pelibatan KPK maupun PPATK.

Terpilihnya Prasetyo pun seolah menegaskan opini publik, bahwa Jokowi yang telah memperoleh mandat konstitusional yang memiliki hak prerogatif mengangkat pembantu-pembantunya yang bernama menteri, termasuk Jaksa Agung, ternyata malah berada dalam jerat partai politik koalisi. Sehingga, semakin kuat anggapan Jokowi sebagai Presiden yang tidak merdeka atau sebagai Presiden boneka saja.

Pertama, memang sangat mengejutkan ketika kita tahu bahwa penunjukan HM Prasetyo dilakukan Presiden tanpa melibatkan KPK maupun PPATK. Keputusan tersebut tentu saja menjadi tanda tanya besar sehingga menimbulkan persepsi publik bahwa HM Prasetyo sebenarnya memang tidak layak menjabat sebagai Jaksa Agung dan kemudian karena dorongan kepentingan politis ataupun pribadi, Jokowi bersikeras dengan pilihanya. Tetapi, jika ditelisik lebih dalam, terlepas dari pernyataan dari HM Prasetyo sendiri pun yang menyatakan siap diperiksa kapan pun oleh PPATK maupun KPK apabila memang diperlukan, ada hal yang patut kita ketahui bersama bahwa sebenarnya dalam UU memang tidak ada aturan atau konsideran yang mewajibkan bahwa penunjukan pejabat publik yang ditunjuk langsung oleh Presiden termasuk pula Jaksa Agung harus melalui pemeriksaan KPK maupun PPATK terlebih dahulu. Ya, dalam UU Kejaksaan, syarat untuk diangkat sebagai Jaksa Agung tidak jauh berbeda dengan syarat-syarat yang ditentukan untuk menjadi Jaksa biasa pada umumnya. Hal itu tegas dinyatakan dalam Pasal 20 UU No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan.

Diantara syarat-syaratnya adalah:

  1. Warga Negara Indonesia (WNI) yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (TYME),
  2. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Rrepublik Indonesia 1945,
  3. Sarjana hukum,
  4. Sehat jasmani dan rohani, berwibawa, jujur, adil, dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela.

Itu artinya kalau semua sudah terpenuhi persyaratan tersebut, selebihnya tinggal hak prerogatif Presiden dapat menunjuk seorang yang dapat mengisi jabatan Jaksa Agung. Sebenarnya, melibatkan KPK dan PPATK dalam pemilihan pejabat publik memang menjadi kebijakan dan hak prerogratif Presiden. Akan tetapi dalam menggunakan hak prerogatif tersebut bukanlah tanpa dasar yang jelas. Sekretaris Kabinet (Andi Widjajanto) pada Jumat (21/11) mengatakan bahwa kebijakan presiden Jokowi, dalam hal pengangkatan pejabat publik, pelibatan KPK maupun PPATK hanya diperuntukkan kepada calon pejabat publik diluar penegak hukum, dan untuk pejabat penegak hukum mekanisme clearance dilakukan dengan cara-cara tertentu dan juga melibatkan perangkat-perangkat tertentu yakni Sekretaris Kabinet, Sekretaris Negara hingga Badan Intelejen Negara sekalipun dan proses ini berlangsung secara tertutup.

Kedua, memang benar HM Prasetyo adalah kader dari NasDem yang baru mengundurkan diri 5 jam sebelum pelantikanya. Tetapi, Terlepas dari mana sebenarnya Prasetyo berasal, hal yang utama dan menjadi penting untuk dipertanyakan: apakah pengangkatan tersebut melanggar hukum? Terutama berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

Maka apabila kita mengacu pada prinsip Negara hukum, maka relevan tidaknya pengangkatan Jaksa Agung Prasetyo harus mengacu pada Undang-Undang yang mengaturnya. Pasal 20 Undang-undang Kejaksaan tahun 2004, persyaratan yang dianggap ketat pula bagi posisi Jaksa Agung terdapat pada Pasal 21 UU No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan; yaitu tidak boleh merangkap jabatan diantaranya: (1) Pejabat negara lain atau penyelenggara negara menurut Peraturan Perundang-Undangan; (2) Advokat; (3) Wali, kurator/ pengampu, dan/ atau pejabat yang terkait dalam perkara yang sedang diperiksa olehnya; (4) Pengusaha, pengurus atau karyawan Badan Usaha Milik Negara/Daerah, atau Badan Usaha Swasta; (5) Notaris, Notaris Pengganti, atau Pejabat Pembuat Akta Tanah; (6) Arbiter, Badan atau Panitia Penyelesaian Sengketa yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan; (7) Pejabat lembaga berbentuk komisi yang dibentuk berdasarkan Undang- Undang; (8) Pejabat pada jabatan lainnya yang ditentukan berdasarkan Undang-Undang.

Dengan memperhatikan UU Kejaksaan, baik berdasarkan Pasal 20 maupun Pasal 21 UU No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan, sama sekali tidak ada ketentuan hukum yang dilanggar oleh Prasetyo.

Pertama, semua persyaratan yang ditegaskan dalam Pasal 20, mulai dari WNI yang bertakwa kepada TYME sampai tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Paling tidak, HM Prasetyo memiliki nol catatan hitam hingga dapat tereliminasi dengan persyaratan itu.

Kedua, sebagai orang yang masih berpendapat bahwa Prasetyo tersangkut a quo Pasal 21 syarat (ke-8) “pejabat pada jabatan lain yang ditentukan berdasarkan Undang-Undang,” dalam hal ini sebagai anggota DPR yang garis kewenangannya diberikan minimal berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Namun kalau dicermati lebih lanjut, sejak ditunjuknya Prasetyo sebagai Jaksa Agung oleh Presiden Jokowi, Prasetyo secara langsung telah mengundurkan diri sebagai anggota partai. Berarti pilihan baginya melepaskan keanggotaannya dari Partai Politik, dalam hal ini Partai NasDem, otomatis tidak lagi berkapasitas sebagai anggota DPR. Kesimpulannya, penunjukan Prasetyo sebagai Jaksa Agung sah secara hukum.

Dalam kacamata hukum, tidak ada satupun yang mengkualifikasi Jaksa Agung Prasetyo ‘cacat persyaratan” dalam penunjukannya oleh Presiden Jokowi. Walaupun, sebenarnya kita sangat menyayangkan tindakan tersebut, Oleh karena posisi Jaksa Agung merupakan jabatan strategis yang memegang kunci berhasil atau tidaknya, estafet penegakan hukum ke depannya.

Dalam hal tertentu, Jaksa Agung rawan pula untuk menggunakan kekuasaannya. Dengan serta merta mendahulukan kasus-kasus yang melibatkan kader partai oposisi. Akibatnya, esensi penegakan hukum jauh dari prinsip keadilan proporsional. Memang, memang kemungkinan-kemungkinan semacam itu sangat mungkin terjadi.

Dari satu isu di atas, jelas bahwa proses yang digunakan Presiden dengan hak prerogatifnya sudah benar dan tidak menyalahi aturan apapun. Pun apabila kita ingin mempersoalkan, yang jadi persoalan adalah seperti apakah sebenarya hak prerogatif itu, dan bagaimana bisa dengan hak prerogatif tersebut Presiden dapat “seenaknya” memerintahkan untuk menunjuk dan memberhentikan pejabat negara lembaga pemerintah non departenmen. Hak prerogatif sendiri sebenarnya merupakan hak-hak yang diberikan oleh UUD 1945 kepada Presiden dan hal tersebut telah diatur pada Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16,dan pasal 17 serta pada UU Sektoral.

Dalam kaitannya mengapa hak prerogatif dapat diberlakukan selain untuk pengangkatan Menteri, hal itu dikarenakan oleh pengaturan hak-hak prerogatif pada UU Sektoral serta ketiadan UU Lembaga kepresidenan yang mengatur secara detail mengenai hak prerogatif presiden. Ketiadaan UU Lembaga kepresidenan tersebut kerap kali menimbulkan masalah dan perdebatan hukum saat presiden mengambil keputusan ataupun kebijakan, tak terkecuali kebijakan pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung.

Dalam mekanisme pengangkatan jaksa agung, kewenangan Presiden hanya bertolak pada UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Undang-Undang tersebut dasar hukumnya tidak memberikan legitimasi konstitusional Presiden dalam pengangkatan Jaksa Agung. Hak prerogatif pun sebenarya juga bukan tanpa batas. Sebagaimana Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 “Presiden Republik Indonesia Memegang Kekuasaan Pemerintah Menurut Undang-Undang Dasar.” Dalam pengertian ini semakin jelas bahwa hak prerogatif Presiden diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bukan oleh Undang-Undang. Sekalipun terdapat Undang-Undang yang nantinya akan memberikan dasar bagi hak prerogatif Presiden, Undang-Undang tersebut haruslah bersifat pokok, seperti Undang-Undang Lembaga Kepresidenan, bukan hanya tercantum pada Undang-Undang Sektoral. Maka dari itu sudah saatnya Presiden Jokowi berinisiatif mengajukan RUU Lembaga Kepresidenan ke DPR. Sehingga masalah dan polemik hukum yang mengarah pada kewenangan dan hak prerogatif Presiden bisa dijawab secara pasti secara hukum.

Kembali lagi ke persoalan Jaksa Agung kita yang baru, pada akhirnya daripada kita terus berpandangan skeptis dan apriori, bukankah lebih baik jika kita ikuti saja proses yang terjadi sembari memunculkan ide-ide dan tindakan nyata untuk membantu pekerjaan Jaksa Agung beserta para jajaran di bawahnya. Karena sebagaimana kita tahu pula, masih banyak Pekerjaan Rumah (PR) yang menanti Jaksa Agung Prasetyo, terutama penuntasan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang telah lama mengendap serta tidak ada kemajuan berarti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *